Hore... TKI Akan Dibekali HP

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan dilengkapi dengan telepon genggam saat menjalankan tugasnya di luar negeri. Dengan begitu, para TKI bisa dengan cepat menghubungi Konsulat Jenderal atau Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dan keluarga di Tanah Air saat mereka tertimpa masalah.

"Seringnya terlambat kami mengetahui apabila saudara kami mengalami masalah serius apakah di Malaysia atau Saudi Arabia yang tertutup sehingga tak mudah informasi segera yang cepat. Oleh Karena itu, kami akan pastikan manakala ada persoalan serius mereka segera memberitahu. Sedang dirumuskan memberi handphone kepada orang per orang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/11/2010).
Presdien mengaku pemerintah sering terlambat mendapatkan kabar jika ada TKI yang mengalami penganiayaan di luar negeri. Keterlambatan tersebut semakin diperparah jika lokasi kejadian terjadi di negara yang minim akses seperti Arab Saudi.

Sebagai solusinya, Presiden memerintahkan agar ke depan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membuat mekanisme agar arus informasi mengenai keberadaan TKI lebih lancar. Di antaranya membekali mereka dengan telepon genggam.

Presiden menambahkan didalam telepon genggam itu TKI akan diberi nomor darurat seperti nomor Konsulat Jenderal atau Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat untuk dihubungi manakala masalah serius menimpa mereka.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan membenahi sistem pelatihan TKI di dalam negeri juga pengawasan oleh pemerintah daerah dan agen TKI di dalam maupun di luar negeri.

Menurut data yang dipaparkan Kementrian Luar Negeri jumlah TKI di luar negeri mencapai 3.271.584 orang dimana 1,6 juta di antaranya tersebar di kawasan Asia Tenggara, 1 juta lebih di Timur Tengah dan 358 ribu lebih di Asia Timur serta 129 ribu di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.385 atau 0,1 persen di antaranya sedang bermasalah mulai dari ringan, sedang sampai berat seperti mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

"Kekerasan 5 persen dari 0,1 persen, pelecehan seksual 2 persen dari 0,1 persen. Kecil, tapi ini prinsip dan tidak bisa ditoleransi karena ini masalah serius," kata dia.